Direksi

Keanggotaan

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari empat Direktur, yang harus meliputi susunan sebagai berikut:

a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
b. 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama;
c. 1 (satu) orang Direktur; dan
D. 1 (satu) orang Direktur Independen.

Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukan sebagai anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan lain dari Anggaran Dasar.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang diajukan. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari dari penerimaan pemberitahuan tertulis tersebut.

Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila:

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perusahaan; atau
f. Masa jabatannya habis.

Tugas dan Wewenang

a. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan.

b. Untuk dapat melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perusahaan, Direksi akan memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai dengan undang-udang dan peraturan-peraturan Pasar Modal.

c. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

d. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.


e. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.

f. Dalam hal terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan dan salah satu anggota Direksi, Perusahaan harus diwakili oleh Direksi lainnya yang ditunjuk berdasarkan Rapat Direksi, dan dalam hal terdapat benturan kepentingan antara Perusahaan dan seluruh anggota Direksi, Perusahaan harus diwakili oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan undang udang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

g. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Rapat Direksi (berdasarkan data Laporan Tahunan 2015):

Selama 2015, Direksi telah mengadakan 16 (enam belas) kali rapat yang kemudian dituangkan dalam Notulen Sirkuler
Pertemuan Direksi dan Notulen Sirkuler Pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi. Pada rapat tersebut, Direksi Perseroan
membahas mengenai isu-isu operasional, pemasaran serta kondisi keuangan dan akunting Perseroan.